SERTIFIKASI GURU: PROFESIONALISME ATAU FORMALITAS?

Martin Jimung,M.Si[1]

            Belum lama ini, media massa lokal maupun nasional melangsirkan berita tentang para guru yang lagi sibuk mempersiapkan diri mengikuti ujian sertifkasi sebagai salah satu prasyarat kelayakan untuk mengajar. Bagi para guru yang telah lulus sertifikasi boleh bertawa ria karena segudang mimpi indah memperbaiki nasib untuk mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan profesinya akan mengalir sehingga cita-cita memperoleh penghidupan yang lebih layak segera terealisasikan.

            Sementara bagi para guru yang belum berhasil dan akan mengikuti ujian sertifikasi perlu berjuang sekuat tenaga, baik secara halal maupun haram. Karena kriteria untuk lulus dan mendapatkan sertifikasi semakin ketat serta birokrasi yang semakin rumit. Seperti para guru yang telah lulus ujian tidak serta merta mendapatkan tunjangan sebagaimana disampaikan sebelum mendapatkan sertifikasi, melainkan perlu melengkapi berbagai portofolio dan sebagainya (Fajar Makassar,14/12/2007). Pada level ini kita boleh bertanya: Apakah sertifikasi guru itu suatu profesionalisme atau formalitas dari suatu proyek yang terselubung?

Formalitas

            Tuntutan agar para guru perlu memiliki sertifikasi tidak selamanya melahirkan tenaga pendidik yang siap pakai. Sebaliknya, justru memunculkan aneka persoalan baru yang irasional dan sangat krusial. Persoalan baru itu antara lain, pertama para guru bisa melupakan tugas pokoknya sebagai pendidik yang selalu hadir di kelas. Karena desakan untuk melengkapi berbagai kertas kerja portofolio membuatnya kurang hadir di kelas memberikan pelajaran kepada peserta didiknya. Ia sibuk menyiapkan diri dengan berbagai hal dan strategi untuk mengikuti ujian sertifikasi. Seperti mengikuti seminar-seminar, pelatihan, kursus-kursus dan kuliah dadakan. Konsekuensinya, konsentrasi mengajar dan menyiapkan materi pembelajaran bagi peserta didiknya semakin kurang. Di samping itu, status guru bergeser dari yang sering hadir di kelas menjadi lebih banyak berada di luar kelas untuk mengikuti berbagai kursus, seminar dan pelatihan demi mendapatkan sertikat tambahan. Akibatnya, pelajaran tertinggal dan peserta didik kehilangan haknya untuk mendapatkan pelajaran pada waktunya dari para pendidiknya.

            Kedua, saya membaca bahwa sertifikasi guru merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk menafikan ijazah guru yang telah dikeluarkan oleh lembaga pendidikan tinggi selama ini yang menamatkan mereka sebagai tenaga guru. Artinya, pemerintah secara tidak langsung tidak mengakui ijazah guru yang telah mereka peroleh dengan cara mewajibkan para guru untuk mendapatkan sertifikasi. Berkaitan dengan hal itu muncul pertanyaan retoris, sertifikasi guru suatu proyek atau ketidaksanggupan pemerintah mengakui keberadaan guru selama ini.  

Selain itu, sertifikasi guru memunculkan ijazah dan sertifikat-sertifikat dadakan. Karena tuntutan melengkapi portofolio bagi setiap peserta ujian sertifikasi melahirkan mental guru instan, asal jadi. Singkatnya, sertifikasi guru sadar atau tidak menciptakan penipuan atau pembohongan gaya baru dalam dunia pendidikan. Karena para guru menyiapkan diri mengikuti ujian sertifikasi hanya sebagai formolitas untuk mendapatkan sertifikasi dan bukan karena profesionalisme dalam bidangnya.

Profesionalisme

            S.Wojowasito (1985:160) dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris mengartikan profesionalisme adalah ‘orang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya’. Keahliannya itu dapat diukur melalui sikap, kata, perbuatan dan hasil karya nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, hasil karyanya dapat berguna bagi segenap komponen bangsa. Sikap hidupnya menjadi teladan bagi sesama dan buah pikirannya dicari oleh banyak orang. Ringkasnya, dia menjadi manusia kaya arti. Karena itu kehadirannya dicari oleh banyak orang. Itulah yang disebut dengan orang yang profesionalisme dalam bidangnya.

            Sertifikasi guru setidaknya merujuk kepada makna profesionalisme itu. Karena pengertian sertifikasi mengacu pada ‘surat keterangan kelayakan mengajar’. Maka guru yang professional dalam bidangnya dapat diukur dari kemampuan pengetahuannya dalam menyajikan materi pembelajaran yang nyata dalam (a) metode pembahasan dan pengolahan bahan yang jelas, padat dan mudah dipahami oleh peserta didik, (b) out put hasil didikannya mampu memahami dan mengevaluasi materi sehingga tidak banyak mengalami kesulitan dalam penerapannya, dan (c) hasil kajian ilmiah berkaitan dengan mata pelajarannya berupa buku, silabus, opini dan alat-alat peraga yang dapat dijadikan rujukan bagi peserta didik dan para guru lain.

            Menurut penulis, inilah yang dapat disebut dengan kriteria guru profesional, guru yang pantas mendapat sertifikasi. Karena itu, proses mendapatkan sertifikasi bagi para guru sesungguhnya tidak perlu mengeluarkan banyak dana. Juga tidak perlu mengikuti ujian tertulis dan birokrasi yang panjang. Cara yang sangat sederhana yakni, pihak-pihak atau lembaga yang diberi kewenangan untuk mengeksekusi para guru yang berhak mendapatkan sertifikasi langsung mengadakan inspeksi ke sekolah-sekolah. Tentu saja, inspeksi dadakan yang tidak perlu diinformasikan lebih dahulu agar keaslian terjamin sehingga pemilihan guru yang berhak mendapatkan sertifikasi tidak keliru.

            Tujuan kehadiran lembaga pemberi sertifikasi ke sekolah-sekolah untuk meminta secara langsung portofolio dari setiap guru, berdialog dengan para siswa tentang guru-gurunya berkaitan dengan proses dan metode pembelajaran yang diberikan. Selain itu, mereka menyaksikan secara langsung bagaimana para guru mengimplementasikan metode dan proses pembelajarannya, serta meminta silabus dan berbagai hasil kajian ilmiah dari para guru berkaitan dengan materi pelajarannya. Karena hanya dengan cara itu penipuan gaya baru untuk memperlicin perolehan sertifikasi dapat dieliminir dan pemberian sertifiksi kepada para guru benar-benar karena profesionalisme dalam bidangnya. Bukan hanya sebagai formalitas untuk mendapatkan sertifikasi guru.

Kalau profesionalisme yang dibutuhkan dalam sertifikasi guru, maka sudah dipastikan bahwa dunia pendidikan Indonesia akan mampu bersaing dengan negara-negara lain di dunia dan nama guru tetap dikenang sepanjang masa. Singkatnya, program sertifikasi guru bisa diteruskan. Sebaliknya, kalau bukan guru  professional yang berhak mendapatkan sertifikasi, maka program mewajibkan para guru untuk mendapatkan sertifikasi perlu dikaji ulang oleh pemerintah. Mengapa tidak.*          

---

[1]Martin Jimung adalah dosen Sosiologi AKPER Fatima Parepare Sulsel.